Pencatatan Perkawinan

Minggu , 12 April 2026

Telah dibaca :  83

PENCATATAN PERKAWINAN

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan penadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi beragama selain Islam.

Ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan yaitu:

1.   UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat (2):

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2.   Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 2 s/d 9.

3.   Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pasal 5 s/d pasal 7 KHI.

TUJUAN DAN MANFAAT PENCATATAN PERKAWINAN

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perwakinan tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum.

SEDANGKAN MANFAAT PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI BERIKUT:

1.   Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak;

2.   Adanya kepastian hukum kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri.

DAMPAK NEGATIF DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT

1.   Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri;

2.   Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum.  Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secaara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya.

BAHAN DISKUSI

Sering kita temukan ada kasus-kasus seperti perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana yang telah diatur pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Masih banyak di antara mereka yang menikah siri. Secara hukum sebenarnya perkawinan tersebut sah. Tapi secara administrasi pernikahan tersebut tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh pasangan suami dan istri tersebut?.

Penulis : Vijianfaiz,PhD