Batas Minimal Usia Kawin

Minggu , 03 Mei 2026

Telah dibaca :  72

Perkawinan berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti nikah, kawin, dan bersetubuh. Sedangkan menurut syara’ nikah itu adalah suatu akad yang memberikan kebolehan bersetubuh dengan menggunakan kata nikah atau kawin. Secara hakiki nikah itu bermakna akad, sebaliknya secara majazi nikah bermakna wathi, menurut pendapat yang shahih.

Dalam hal ini, hukum Islam secara tegas tidak menentukan batas minimal kapan seseorang boleh melangsungkan perkawinan.

Menurut Ibn Katsir seorang perempuan mempunyai waktu nikah ketika sudah cukup umur/cerdas. Disisi lain, ia mengartikan dengan baligh yaitu dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak.

Rasyid Ridha mengatakan bahwa bulugh al-nikah berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini, ditambahkan, seseorang telah bisa untuk menikah, yakni melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Dalam usia ini kepadanya telah dibebankan hukum-hukum.

Sedangkan Hamka mengakatan bahwa bulugh al-nikah diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung kepada umur, tetap bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan fikiran. Karena ada juga anak usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdik. Dan ada pula seseorang usianya telah agak lanjut, tetapi belum matang pemikirannya.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki tetapi tanda-tanda itu tidak sama datangnya pada setiap orang, maka kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal. Dengan akalah terjadi taklif dan karena akal pula adanya hukum.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan datannya mulai umur 19 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan imam malik menetapkan usia 18 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.

Di negara-negara Islam batas perkawinan beragam. Batas umur kawin terendah bagi laki-laki terdapat di Yaman Utara yaitu 15 tahun, dan batas kawin terendah bagi wanita juga 15 tahun di Yordania, Marokok, Yaman Utara dan Turki. Perincian lebih lanjut dalam hal batas umur terandah untuk kawin bagi laki-laki dan wanita di 17 negara Islam di dunia adalah sebagai berikut: Algeria 21 dan 18 tahun, Banglades 21 dan 18 tahun, Mesir 18 dan 16 tahun, Irak 18 dan 18 tahun, Yordania 16 dan 15 tahun, Libanon 18 dan 16 tahun, Libya 18 dan 16 tahun, Malaysia 18 dan 16 tahun, Maroko 18 dan15 tahun, Yaman Utara 15 dan 15 tahun, Pakistan 18 dan 16 tahun, Somalia 18 dan 18 tahun, Yaman Selatan 18 dan 16 tahun, Syiria 18 dan 17 tahun, Tunisia 20 dan 17 tahun, dan Turki 17 dan 15 tahun.

Di negara Indonesia, batas perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan. UU no. 16 tahun 2019 mengalami perubahan yaitu berumur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan di negara-negara muslim mengacu kepada beberapa faktor yaitu: Kesehatan, demografi dan sosio kultural.

Pertama, Kesehatan.

Perkawinan dipandang dari segi jasmani adalah usaha penyaluran naluri memenuhi hajat syahwat secara sah dan halal agar mendapatkan ketenangan jiwa. Lebih dari itu, perkawinan merupakan salah satu proses kehidupan kemasayrakatan yang erat kaitaannya dengan masalah kependudukan. Karena dari proses perkawinan tersebut mengakibatkan adanya kelahiran generasi baru umat manusia.

Usia perkawinan yang terlalu muda-sekitar umur 15 dan 16 tahun-adalah umur dimana baik laki-laki maupun perempuan sedang mengalami masa peralihan perubahan baik fisik maupun psikis. Pada usia tersebut masih membutuhkan bimbingan dan belum matang kemandirian dan jiwa mereka untuk menghadapi hidup rumah tangga.

Disisi lain menurut penelitian BKKBN seorang ibu yang melahirkan anak di bawah usia 20 tahun mendatangkan resiko kematian lebih tinggi ketimbang ibu-ibu yang melahirkan di usia umur 20-30 tahun. Selain itu, pada usia tersebut-20-30 tahun- seorang ibu telah mempunyai kematangan psikologis, emosional dan juga jasmani dalam menerima kondisi sebagai seorang ibu rumah tangga.

Kedua, demografi. Perkawinan tidak lepas dari penyebaran dan pertumbuhan penduduk. Jika merujuk pada pertumbuhan penduduk di Indonesia, termasuk mengalami perkembangan pesat. Nomor 4 terbesar di dunia. Sekitar 1,09% pertumbuhannya pada tahun 2025.  Angka pernikahan generasi muda sangat pesat. Kesehatan semakin baik, sehingga mengalami peningkatan jumlah pendudukan sangat cepat.

Ketiga, sosio kultural.

Di masyarakat sering terjadi pemahaman yang masih melekat yaitu seorang anak perempuan yang sudah berumur 26 tahun sudah mulai dianggap sebagai perempuan yang terlambat menikah. Meskipun pemahaman tersebut mulai luntur. Tetapi di berbagai daerah masih sangat teguh memahami budaya tersebut. Itu sebabnya, orang tua selalu saja memberikan penekanan kepada anak-anak perempuan untuk segera menikah di bawah usia 30 tahun.

Padahal jika merujuk pada kondisi jasmani, psikologis, spiritual serta emosional sebenarnya pada umur 20-30 tahun sebenarnya sudah sangat baik untuk melangsungkan perkawinan. Pada periode ini perempuan sudah siap sebagai ibu rumah tangga dan mendidik anak-anak nya. ia juga lebih matang menghadapi persoalan konlik rumah tangga dan lebih dewasa dalam melihat perbedaan antara suami dan istri.

Batas usia perkawinan selalu saja menjadi perdebatan. Tentu saja perdebatan tersebut tidak lepas dari kemaslahatan. Menurut siyasah syar’iyah ada tiga kemaslahatan yang perlu ditegaskan oleh pemerintah. Pertama, al-maslahah al-mu’tabarah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dengan melaksanakan segala yang diperintahkan agama. kedua, mu’tabarah al-mulghah, yakni mendatangkan kemasalahatan melalui Tindakan mencegah dilakukaannya larangan agama. ketiga, al-maslahah al-mursalah ialah kemasalahatan yang timbul dari perintah larangan dan larangan negara mengenai urusan-urusan dimana agama tidak menetapkannya. Baik ketetapan yang bersifat suruhan atau larangan.

Dalam rangka pelaksanaan kepastian hukum tentang batas minimal usia kawin, pemerintah telah melakukan kepastian hukum kepada masyarakat Islam Ketika hendak melaksanakan perkawinan. Kepastian hukum seperti ini sangat penting. Selain untuk kepentingan dengan calon mempelai juga kepentingan petugas dalam menjalankan tugasnya.

Penulis : Vijianfaiz,PhD