Oligarki dan Nasionalisme Orang Pinggiran

Senin , 27 Februari 2023

Telah dibaca :  276

Saya menulis di sela-sela perjalanan di Kapal Dumai Line. Gelombang laut sangat kuat. Menulis pun terganggu. Namun daripada berfikir gelombang laut terus, saya membuka Laptop. Tidak bisa konsentrasi menulis. Apalagi jarang menulis, semoga saja bisa selesai.  Harapan saya, tullisan ini memberi manfaat dan bagian dari amal sholeh. Sebab kata Nabi, jika ijtihad benar mendapatkan dua pahala, jika salah mendapat satu pahala, yaitu pahala mencurahkan kemampuan berfikir dan menuangkan ide-idenya.

Saya menulis menyesuaikan nama grup WA yang berisi seputar ilmu politik, ilmu negara, pemerintahan dan hukum yang mengitari persolan tersebut. Karena ini bagian dari ilmu sosial, maka wajar jika diskusinya tidak sampai pada tanda titik, pasti selalu memakai tanda koma. Kenapa demikian, karena sifat ilmu sosial, selalu saja ada hal-hal baru yang punya peluang berbedaan prespektif seperti persoalan oligarki dan nasionalisme dalam diskusi ringan ini.

Memasuki pesta demokrasi 2024, Dunia Maya entah itu Internet, FB, WA, IG, Twitter sudah memanaskan oven politik. Seperti biasa mengulang lagu lama; oligarki dan nasionalisme. Seolah-olah ketika berbicara oligarki sudah menunjukan dirinya nasionalisme dan akan tampil sebagai pahlawan untuk melawan nya. itulah nasionalisme. Mungkin itu yang ada dalam benak para ahli diskusi di berbagai media online. Apakah benar demikian? Belum tentu. Saya kira, orang yang benar-benar menerapkan anti oligarki hanya anak-anak yang masih sekolah di tingkat SLTP, yaitu saat pemilihan ketua kelas. Biasanya anak yang duduk di depan yang menjadi ketua kelas. Semua serentak memilihnya tanpa mengeluarkan uang dan tanpa berbicara untung-rugi. Kedua yang benar-benar terbebas dari oligarki adalah penunjukan Imam tahlil ketika ada tetangganya meninggal. Lalu tuan rumah main tunjuk orang yang memimpin doa. Dia tidak mau, yang lain tidak mau. Akhirnya keputusan bersama, semacam ahlu hal wal ‘aqdhi kecil-kecilan. Disepakati, dan kemudian terpilihlah jadi Imam pemimpin doa.

Tapi ketika berbicara pemiliha Kepala Daerah, lalu ada orang berbicara calon nya bersih, tidak terjebak oligarki terus terang saya ingin tertawa. Jangankan sekelas Kepala Daerah, calon anggota Dewan Tingkat Kabupaten harus merogoh koceknya dalam-dalam. Ada suatu kejadian, seorang calon anggota dewan harus mengeluarkan duit sebesar Rp. 500.000,00 satu suara. Jika satu keluarga ada tiga suara maka mendapat Rp.1500.000,00. Ironisnya lagi, ini dari partai yang dilahirkan dari Rahim ormas Islam. Anda mungkin bisa bertanya kepada para anggota dewan yang jujur, kira-kira berapa ratus juta atau berapa milyar untuk mendapatkan kursi di tempat anda. Memang ada yang mengeluarkan sedikit biaya. Mungkin dulunya guru ngaji, jadi kampanye nya melalui door to door. Tapi lagi-lagi kata orang bijak yang ada di pinggir jalan, “tidak ada makan gratis”. Sebab makan gratis hanya untuk orang-orang fuqoro masakin, bukan untuk para calon pejabat. Orang miskin yang berhak mendapatkan zakat, bukan ditariki untuk membayar calon pejabat. Itu etika politik dalam Islam.

Jika itu gambaran calon anggota dewan, bagaimana calon Kepala Daerah baik kabupaten/kota atau gubernur? Siapa yang membiayai mereka keliling, makan bareng di rumah makan, membagi sembako, dorprise dan membeli kuris Partai Politik? Jika saya tidak punya duit, integritas bagus, track recordnya tidak perlu diragukan lagi, lalu saya ingin maju dan membutuhkan biaya milyaran rupiah. Pertanyaan yang muncul, siapa yang membiayai operasional logistic?

Saya sudah bertemu para calon kepala daerah baik kabupaten atau provinsi. Semua mengatakan bahwa suksesor selalu ada dibalik belakang layar. Mereka tidak terlihat, tapi ada dan menentukan sekali. Tanpa ada mereka, semua tidak ada apa-apanya. Sebab bahasa integritas dan sejenisnya adalah bahasa yang mudah sekali didesain oleh para pemilik modal melalui media massa, penampilan yang didesain dan visi-misi yang disusun oleh tim. Lagi-lagi, tidak ada makan gratis di siang bolong.

Apakah para suksesor kelebihan duit sehingga dengan ikhlas beramal menyerahkan duit milyaran atau trilyunan untuk sebuah pesta yang belum jelas hasilnya? Ada, tapi sangat sedikit. Watak manusia selalu membutuhkan duit. Seperti orang minum air laut, semakin minum semakin haus. Watak manusia tidak pernah puas. Karena persoalan tidak puas ini, maka Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Husein bin Ali terbunuh karena masing-masing pihak berbicara atas nama, “integritas”, “track record”, menegakan keadilan dan sejenisnya. Anda pasti bingung ketika dihadapkan suatu makna kebenaran ketika melihat peperangan sesama saudara Islam antara Ali Bin Abi Thalib, Aisyah dan Muawiyah dalam Peranag Shiffin dan Jamal. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa berintegritas? Jawaban pasti akan berbeda dari setiap pendukungnya. Itulah politik.

Karena watak manusia itu selalu menginginkan kekayaan dan kekuasaan, maka selalu saja melakukan kolaborasi. Ini yang kemudian dalam ilmu sosial disebut zoon politicon. Bahwa manusia senantiasa membutuhkan orang lain dalam mencapai sebuah tujuan. Jika anda sholeh, professional tidak punya duit, maka anda sangat sulit untuk mendapatkan kekuasaan. Jika anda mendapatkan donator duit, maka watak zoon politicon ini pun lahir, bahwa anda harus pengertian kepada orang yang membantu anda. Mungkin tidak melalui jabatan, cukup dengan kemudahan dalam bentuk fasilitas perizinan, pendirian perusahaan dan penguasaan terhadap asset-aset Negara. Dan sejarah selama ini seperti itu.

Plato memang mempunyai cita-cita yang sangat bagus, yaitu pemimpin sebaiknya diisi oleh orang-orang filosofis. Mereka yang tahu segala ilmu, termasuk hukum dan politik. Pakar politik Islam seperti Almawardi dalam Ahkam Sulthoniyah dan Al-Ghozali dalam Ihya Ulumudin juga sama, dan ada tambahan yaitu mutaqin. Namun saya lebih setuju dengan pendapat Ibnu Khaldun dalam Al-Muqadimah bahwa kekuasan adalah kekuatan. Siapa yang kuat dalam segala hal dia yang berkuasa. Maka saya lebih sependapat pendapat Mahfud MD bahwa malaikat pun saat masuk politik menjadi setan. Kalau manusia masuk politik, kadang malaikat kadang setan, kadang berpenampilan malaikat tapi berhati setan, atau juga sebaliknya. Tergantung situasinya. Jika di Masjid khusu Sholat, jika merembug proyek khusu’ kalkulatornya. Itu lah naluriyah manusia.

Dari paparan di atas, maka jelas bahwa oligarki tidak bisa dihindari. Dalam tataran teori, pidato di forum ilmiah, dan diskusi-diskusi pasti bisa. Tapi lagi-lagi, itupun semu. Sebab yang membayar hotel itu siapa?

Apakah oligarki antithesis dari nasionalisme? Belum tentu. Nasionalisme bukan tidak membutuhkan negara lain dan juga bukan tidak punya utang. Karena memang kenyataanya tidak ada Negara yang tidak punya utang. Nasionalis tetap mengacu kepada firman Allah yang menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa untuk ta’aruf atau studi banding dan kerjasama. Jika kita tidak punya duit, dan ada 10 anak, maka nasionalisme kita bisa diwujudkan pinjam duit kepada tetangga atau kerja di kebon tetangga. Sebab jika tidak, anak-anak kecil  bisa mati, dan mereka membutuhkan makanan. Padahal dalam hukum Islam menyelematkan jiwa itu bagian dari inti dasar syariat diturunkan ke bumi ini. Artinya nasionalisme pada satu sisi juga universalisme dan internasionalisme, namun tetap punya identitas diri. Jika punya hutang, tentu kita bekerja untuk membayar hutang. Itu gambaran nasionalisme. Ketika negara lain mengganggu kedaulatan kita, maka kita pun siap membelanya.

Memang nasib negara berkembang selalu saja jadi korban segala isu-isu yang dibuat oleh para pemegang saham ideologi kapitalisme dan sosialisme. Jika dilihat dari angkasa, sejak zaman Soeharto sampai saat sekarang ini Indonesia mayoritas di kuasai oleh bendera AS dan kedua Cina. Saat kita kuliah, nonton TV dan makan, semua produk buatan negara-negara tersebut. maka wajar jika kita mudah terjebak pada isu-isu politik yang ujung-ujung nya saling membenci sesama saudara kita baik sesama agama ataupun sesama bangsa. Semoga ini tidak terjadi lagi. Semua kita adalah saudara, satu bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia.

Penulis : Imam Ghozali