Gus Dur , Pilkada dan Kemanusiaan

Sabtu , 14 September 2024

Telah dibaca :  469

K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) telah meninggal dunia 15 tahun lalu. Tapi pemikiran politiknya masih saya ingat. Tidak semua, sebagian. Antara lain: pertama, politikus sejati tidak punya dendam; kedua, orientasi politik tidak sebatas kekuasaan tetapi memanusiakan manusia.

Bisakah dalam pilkada pemikiran ini praktekan? Jawabanya: bisa, agak bisa dan tidak bisa sama sekali. Semua tergantung kepada kedalaman para calon dan timses memaknai keduanya dalam konteks ke-universalan makna. Jika tidak, kebaikan dan memanusiakan manusia hanya sebatas temporar, musiman dan sektoral.

Bagi sebagian orang pilkada merupakan kesempatan untuk berkarir dalam kekuasaan. Ironisnya, seolah-olah semua orang sudah perfikir seperti itu. Setiap bertemu dan ngobrol, jawaban yang sangat familiar: Semua hanya sebatas kekuasaan”.

Filosofis pilkada sebenarnya mulia: agar masyarakat melek politik. Makna politik yang diinginkan dari pangkal makna “polis”, negara kota. Arab menterjemahkan “madani”, “tamadun” yang ibnu Khaldun mendefinisikan “al-insan madaniatu bitab’i”, manusia secara naluri mempunyai peradaban.

Jadi hubungan “politik”, “pilkada” dan “peradaban” tidak bisa dipisahkan. Semua sebenarnya mulai dari input-proses-dan output bahan bakunya keagungan dan kemulyaan berupa “persaudaraan” dan “kemanusiaan”.

Apakah mungkin dalam politik melahirkan persaudaraan universal sebagaimana yang dicita-citakan oleh Gus Dur?. Tergantung modal dasar pada diri pelakunya. Jika modal dasar persaudaraan lebih dominan, maka peluang pemimpin dalam memanusiakan manusia semakin terbuka lebar. Tapi jika modal dasarnya kecil dan hanya bernafsu untuk mencari kekuasaan semata, maka bisa dipastikan pilkada hanya sebatas “piala bergilir”, dengan indikasi perilaku tidak sehat seperti rebutan, sikut-sikutan, fitnah, penebar hoax dan dendam tidak berkesudahan.

Ketika andy loya bertanya kepada Gus Dur, “Apa Gus Dur sudah memaafkan dan melupakan para politikus yang menyakiti dan menghianati anda?”. Gus Dur menjawab sangat filosofis;” memaafkan iya, lupa tidak”. Artinya kenangan pahit dalam politik masa lalu sangat suli dilupakan bagi pelaku sejarah. Tetapi dalam proses perjalanan politik, perlu ada proses rekonsiliasi dengan membuka kemaafan. Sebab proses politik merupakan aktivitas sosial yang selalu bergerak dinamis dan saling ketergantungan dan membutuhkan komunikasi pada saat tertentu. Maka wajar, jika dulu mempunyai perbedaan pandangan sangat tajam, tiba-tiba bisa duduk bareng dan mempunyai pandangan politik yang sama. Begitu juga sebaliknya.

Pilkada, Kritik, dan Memanusiakan Manusia

Pilkada sebagian dari aktivitas manusia dalam wujud politik. Persinggungan kepentingan sangat kental sekali. Sebagai kegiatan politik, persaingan sangat terasa. Ia berbeda dengan persaingan perebutan kekuasaan pada kepengurusan ormas atau paguyuban. Meskipun paradigma berfikir ormas mulai sedikit bergeser dan terkadang terjadi kontestasi kurang sehat, tapi hingga saat sekarang ini masih ada “unggah-ungguh”sebagian anggotanya. Berbeda dengan persaingan politik praktis. Gesekan dan ciptratan-cipratan nya terasa panas dan menyebar kemana-mana. Hal ini juga sering berdampak pada hal-hal negative yang merusak hubungan sosial, sistem hukum, keamanan, dan sistem administrasi secara luas.

Bagi orang umum seperti saya hanya bisa melihat fenomena dampak politik di media sosial. Setiap hari selalu menyajikan berita politik dengan beragam wujud. Saling serang, saling “saur manuk”, laksana dua supporter bertemu di suatu tempat. Jika tidak diatur dengan baik, maka pertemuan dua kubu pada satu kerumunan sangat membahayakan sekali. Catatan-catatan seperti ini telah terjadi pada masa lalu. Sekali lagi sangat mengerikan. Rasa kemanusiaan hilang. Hanya kekuasaan yang ada dalam benak para kontestan.

Penulis lagi-lagi teringat saat ratusan ribu anggota banser “siap mati” membela Gus Dur saat para politisi dan demonstran lainnya menginginkan nya “lengser keprabon”. Gus Dur melarang ratusan ribu banser turun di jalanan. Ia mengatakan kurang lebih begini: “kekuasaan tidak perlu dibela mati-matian sehingga harus mengorbankan nyawa”.

Saat berhasil meredam para santri-santrinya, Gus Dur keluar dari Istana dengan sangat santai. Ia hanya memakai kaos oblong dan celana pendek sebagai simbol bahwa saat dia menjabat presiden tidak membawa apa-apa maka keluar dari istana pun tidak membawa apa-apa. Gus Gur mengajarkan bahwa yang terpenting dari kekuasaan sebenarnya memanusiakan manusia. Terbukti, turunnya Gus Dur dari kursi kepresidenan tidak melahirkan konflik. Proses politik tetap berlangsung terus dan dinamika sangat dinamis hingga sangat terasa sampai pada level pilkada saat sekarang ini.

Pilkada sebenarnya ajang strategi untuk memperbaiki sistem politik, administrasi dan kebijakan yang berdampak positif kepada masyarakat. Perbaikan sistem politik secara formatif sudah ada. Persyaratan menjadi calon kepala daerah sudah longgar. Dan dampak komunikasi kepada partai politik pun semakin cair dan tidak kaku sebagaimana sebelumnya. Perbaiki administrasi juga harus diperhatikan oleh calon terpilih nanti agar komunikasi berjalan dengan tupoksi yang benar dan bisa memperbaiki efesiensi perjalanan pemerintah ke depan. Jika keduanya bisa diperbaiki, harapannya berdampak positif kepada masyarakat. Tentu ada persyaratan-persyaratan lainnya yang sudah diterangkan dalam buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut sudah cukup banyak ditulis oleh para praktisi, pakar dan ilmuwan.

Sayangnya semua cita-cita tersebut sering tidak dibarengi subtansi dari ruhaniah politik yaitu memanusiakan manusia. Politik sebagai perwujudan nilai-nilai zoon politicon seharusnya berorientasi kepada cara untuk melayani, membimbing dan mengabdi kepada masyarakat. Siapapun yang jadi pemimpin daerah di masa mendatang, tugas terpenting adalah mengangkat derajat manusia di tempat yang tepat. Salah satu tindakan kecil yang bisa dilakukan nya untuk cita-cita tersebut yaitu mengurangi jarak hubungan antara kepala daerah dengan masyarakatnya.

Penulis : Imam Ghozali