Konspirasi Politik Cap Sabun Mandi

Kamis , 03 Juli 2025

Telah dibaca :  384

Jika Umar bin Khatab melarang putranya  -Abdullah bin Umar -berkarir di politik ada sisi benarnya. Bukan karena dia kurang cerdas, kurang sholeh, kurang zuhud, dan kurang professional. Bukan. Bukan karena itu. Umar bin Khatab sudah melihat politik bukan dari buku-buku politik, dia melihat politik dari realita kehidupan. sejak masih muda sebelum masuk Islam dan ketika sudah menjadi muslim, Umar bin Khatab hidup dengan dinamika politik yang beragam -dari barbar tanpa mengenal sifat kemanusiaan sampai pada politik ketuhanan yang mengenal ayat-ayat Al-Qur’an.

Umar bin Khatab melarang Abdullah bin Umar untuk menjadi penerus karir politiknya karena dia sudah paham bahwa persoalan politik yang paling dominan berkaitan dengan kepentingan. Hukum tertinggi kepentingan. Semua konstitusi dibuat dan ditafsirkan sesuai dengan kepentingan. Bukan hanya aturan-aturan hukum, bahkan aturan tertinggi sumber hukum Islam -Al-Qur’an dan As-Sunnah -sering dijadikan legalitas kepentingan tersebut.

Jika anda pernah membaca tulisan Prof.Dr. Ikhsan Ilahi Zahiri, M.A yang berjudul”Asy-Syi’ah Was Sunnah”, maka akan menemukan betapa rumitnya hubungan kedua aliran tersebut. keduanya menggunakan dalil-dalil naqli dan tafsir-tafsir untuk memperkuat argumentasi kebenaran-kebenaran masing-masing kedua belah pihak.

Jika anda pernah membaca tulisan saudara Helmi Candra, Zulfahmi Alwi, Rahman, Imam Ghozali dan Muhammad Irwanto -Pengaruh Sunni dan Syi’ah terhadap Perkembangan Ilmu Hadist -akan menemukan tafsir-tafsir sumber hukum Islam dalam upaya melakukan pembelaan terhadap eksistensi kedua aliran tersebut. penulis akan menemukan dari fakta tersebut bahwa grand design eksistensi kedua aliran tersebut akan selalu ada dalam lintasan sejarah. kedua nya sudah mempunyai perangkat yang sama-sama sangat kuat untuk mempertahankan -dan kalau bisa mengalahkan -keberadaannya dalam catatan sejarah.

Karena kepentingan menjadi suatu kepastian dalam dunia politik, maka posisi kebenaran terkadang serba dilematis. Posisi kebenaran menjadi seperti “sepotong tongkat lurus” yang ditaruh di dalam air yang jernih. Orang-orang bisa melihat dalam dua presepsi. Satu sisi melihat seolah-olah bengkok, sisi lain melihat lurus. Bahkan dalam dinamika sosial, ada tafsir-tafsir lebih luas lagi untuk menterjemahkan kedua hal tersebut -bengkok dan lurus -dalam wilayah-wilayah yang berbeda. Dan sekarang sudah terbukti.

Bagi kaum sunni yang lurus-lurus dan tidak pernah memikirkan dan memusingkan dinamika politik, akan melihat ajaran-ajaran islam lurus-lurus saja dan berfikir bahwa semua sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh allah swt. padahal makna yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri juga bias dan sering menimbulkan perdebatan panjang hingga saat sekarang ini.

Bagi kaum sunni yang sangat merindukan kebangkitan Khilafah Islamiyah terlihat indah dan terdengar sangat rasionalis, menarik dan menginspirasi bagi sebagian masyarakat muslim. tentu saja ini masih sebatas marketing branding seperti seorang Ketua Yayasan ingin mendirikan pondok pesantren dengan “iming-iming” kualitas terbaik out put nya. Maka tidak heran, jika kemasan produk harus benar-benar digarap dengan professional agar berhasil membangun image positif di tengah-tengah masyarakat.

Sayangnya, produk khilafah bukan hanya satu macam. Ada beragam jenis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri sejak dulu sudah ada seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia(DI/TII), Majelis Mujahidin Indonesia(MMI), Jamaah Islamiyah(JI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Khilafatul Muslimin, dan lain-lain. Semua gerakan-gerakan tersebut juga mempunyai pemimpin dan ingin menjadi khalifah di Indonesia.

Pola gerakan khilafah seperti ini sebenarnya tidak jauh berbeda pada masa pasca pemerintahan Hasan bin Ali. Ketika tampuk pimpinan berpindah ke Muawiyah, maka keluarga Abbas dan keluarga Ali serta kelompok-kelompok lain ingin menjadi penguasa khilafah-khilafah Islamiyah. Ada semangat yang sama untuk mendirikan dan menegakan syariat Islam yang dicita-citakan. Tapi lagi-lagi, gerakan-gerakan tersebut sebenarnya tidak terlepas dari eksklusifitas kelompok. Sangat sulit Muawiyah menerima keluarga Abbas dan keluarga Ali. Jadi, makna khilafah Islamiyah pada masa dulu pun tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan tidak hanya pada persoalan agama, tapi juga persoalan-persoalan pragmatis kelompok tertentu. Ini yang kemudian hari pertikaian dan peperangan menghiasi perjalanan khilafah Islamiyah dalam suksesi kepemimpinan. Suatu fakta yang terkadang sebagian orang sangat “risih” untuk mengungkapkan hal tersebut.

Persoalan konflik politik juga terjadi pada perjalanan perpolitikan kaum syi’ah. adanya beragam faksi -kaum radikal dan moderat – menimbulkan perebutan kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaannya.

Perselisihan Muhammad Al-Baqir dengan saudaranya Zaid bin Ali berkaitan pengakuan terhadap imamah/atau kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khatab. Muhammad Baqir juga mengklaim dirinya sebagai imam berdasarkan nash dan wasiah dari imam sebelumnya. Kemudian Zaid bin Ali pun mengangkat dirinya sebagai Imam di Kuffah. Hal-hal seperti ini yang kemudian hari terjadi konflik di antara mereka. Bahkan konflik pun berlangsung hingga pada era modern.

Apakah konlfik kepentingan tersebut -antara sunni dan sunni, syi’ah dan syi’ah, sunni dan syi’ah -bisa diperminim dan lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat subtansial dan menjangkau kepentingan masyarakat yang lebih luas -seperti kepentingan masyarakat global -dengan mengurangi egoisme atas nama ideologi?.

Tulisan ini tentu saja tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut sebagai bagian dari respon keinginan -mungkin juga -mayoritas masyarakat dunia. Ma’lum persoalan politik dan kekuasaan terlalu pelik untuk dibahas dan kadang terlalu genit ketika dilihat.

Mungkin keinginan ku terlalu luas. Saya mempersempit lagi jangkauannya pada level nasional. Bisakah para penguasa guyub-rukun dan sama-sama menyatukan energi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia sesuai dengan janji-janjinya.

Atau jika dipersempit lagi, apakah para gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota mampu bisa duduk bareng dan bisa menerapkan program S3 (Senyum Saling Sapa), tidak ada sikut-sikutan. Duduk bareng, ngobrol bareng, dan selesaikan bareng persoalan-persoalan yang ada di wilayah kekuasaannya.

Saya tidak tahu permintaan sederhana ku ini. Apakah terwujud apa tidak. Ma’lum lah, kadang saya melihat para pemimpin seperti pasangan suami-istri yang menikah karena paksaan orang tua. Resepsi besar-besaran. Canda Tawa seperti Sang Pangeran dan Putri Salju. Tapi sayang sungguh disayang, kadang kegembiraan terlalu cepat berlalu, wajah terlihat sayu, dan yang lebih mengerikan adalah dendam di dalam hati menyebar seperti benalu -sangat cepat menular dan membahayakan -menyerang seluruh sistem kekebalan tubuh. Siapa yang rugi. Dua belah pihak rugi.

Itulah politik sabun. Ia hanya menebarkan keharuman saat mandi berdua di kamar mandi. Selesai memakai baju, mereka jalan masing-masing dan saling tebar pesona sambil berkata:”Godain aku donk”

Penulis : Vijianfaiz,PhD