Agama, Pancasila dan KTP

Senin , 06 Januari 2025

Telah dibaca :  703

Merujuk kepada perjalanan Sejarah umat manusia di nusantara agama atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan kebutuhan dasar dan  bagian dari naluri manusia sejak lahir. Agama atau keyakinan tidak bisa dipisahkan dari diri manusia. Unsur tersebut menjadi salah satu konstruksi manusia diciptakan oleh Tuhan berupa keinginan bersandar kepada-Nya. Manusia selalu menjadikan Sang Pencipta sandaran sentral saat ia mendapatkan suatu kebahagiaan ataupun penderitaan. Meskipun manusia nusantara bisa mendapatkan kebahagiaan material secara maksimal, tapi ia selalu mencari hakikat kabahagiaan yang membawa kekal abadi yaitu Surga. Manusia juga tidak mau menderita saat meninggal dunia masuk ke dalam neraka. Dua komponen ini sebagai bukti bahwa agama atau keyakinan terhadap Sang Hyang Widhi sudah ada sejak lahir. Meskipun dalam bentuk beragam agama, kepercayaan atau keyakinan dalam sejarah peradaban manusia.

Ilmu filsafat telah mendefinisikan beragam tentang hakikat manusia. Salah satunya yaitu homo religious (manusia yang secara naluri bergama) (Zuhairini, 2009). Pada sisi lain, manusia sering disebut sebagai al-insan hayawanu natiq yaitu manusia berfikir, dan lain pihak juga menyebutnya sebagai zoon politicon yang pada dirinya tidak bisa melepaskan diri sebagai mahkluk sosial. Naluri manusia cukup banyak. Selain tersebut di atas ada naluri membutuhkan cinta, keturunan, rasa aman, dan makan atau minum.

Hakikat keberagaman naluri sebenarnya merupakan satu-kesatuan. Keberagaman kebutuhan yang ada pada diri manusia sebenarnya semua bermuara kepada naluri homo religious. Naluri tersebut puncak dari segala naluri dalam upaya merealisasikan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Ketika manusia mencoba memisahkan naluri yang ada pada diri sendiri sebenarnya telah melanggar kontitusi naluri yang ada pada dirinya sendiri. Dalam wujud sosial, menghapus kebutuhan "naluri beragama" telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang lahir dari saripati naluri bukan sebatas HAM yang menuruti hawa nafsu semata.

Kecintaan masyarakat nusantara terhadap kebutuhan spiritual akan adanya Tuhan sudah tidak perlu diragukan lagi. Jika penulis menggali budaya yang telah hidup beratus-ratus tahun yang telah diceritakan oleh para pujangga bangsa ini jelas telah membuktikan bahwa salah satu nilai yang menjadi way of life adalah kebutuhan spiritual terhadap kehadiran Tuhan pada diri manusia. Selain nilai tersebut ada nilai-nilai lain yaitu: kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kristalisasi saat nusantara menjadi negara Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Nilai-nilai tersebut yang hidup dan menjadi landasan masyarakat Indonesia berfikir, berbicara dan berbuat yang membentuk budaya-budaya, atau peradaban-peradaban yang khas berbeda dengan peradaban besar di dunia (Kaelan, 2003). Jadi salah satu kekhasan peradaban bangsa Indonesia sebagai warisan dari nilai-nilai leluhur terletak pada “nilai ketuhanan”. Ini yang membedakan peradaban yang bersandar pada materialisme, rasionalisme dan sosialisme mutlak.

Dalam kontek sekarang ini pemahaman ideologi Pancasila semakin menurun sejalan semakin masifnya pertarungan pemikiran ideologi tanpa batas di dunia maya. Generasi muda yang telah mengenyam pendidikan dari luar atau mereka yang sangat rajin belajar, membaca dan diskusi tentang perbandingan ideologi bisa jadi menyimpulkan adanya “kekolotan” terjadi pada ideologi Pancasila dan harus dirubah dengan ideologi ala kapitalis atau sosialis. Padahal akar persoalan bukan pada persoalan administrasi pemerintah (apalagi hanya sebatas KTP). Persoalan bangsa ini terletak belum cepat baligh dalam mengelola bangsa dan negara Indonesia yang sangat besar dan beragam.

Para aktivis kebebasan beragama dan kebebasan tidak berama bisa jadi karena melihat fakta saat sekarang ini kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di dua ideologi tersebut seperti AS, Inggris, Cinta, Jepang, Singapura dan sejenisnya. Seolah-olah dengan “membuang baju agama” atau mengkamulfase ajaran Pancasila dengan tafsir yang (menurut penulis) menyesatkan, sebagai jalan untuk menjadi bangsa dan negara punya standarisasi peradaban maju. Padahal, nilai-nilai yang ditawarkan oleh negara-negara tersebut sebenarnya menjadi "bom waktu" yang akan menghancurkan bangsa mereka sendiri seperti kebebasan pergaulan bebas, dan penyakit mental dan spiritual semakin meningkat sehingga angka frustasi dan  bunuh diri meningkat pesat. kebebasan tidak beragam yang diusung merupakan bagian dari kebingungan menemukan kebahagiaan sejati yang sedang ditawarkan dagangannya di Indonesia oleh para aktivis.

Salah satu tafsir tentang “kebebasan beragama” yang oleh Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia diartikan “kebebasan” beragama dan “kebebasan” tidak beragama (https://www.suara.com, 2025). Penulis secara IQ dan kehebatannya tentu berada di bawah kemampuan saudara Usman Hamid. Namun dalam persoalan tersebut, ia mungkin lupa bahwa pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dilepas dari ideologi Pancasila. Pada sila pertama dengan sangat jelas berbunyi :”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang menjadi dasar kebebasan beragama yang merupakan implementasi dari naluri manusia yang paling dalam yaitu homo religious.

Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”, merupakan penjabaran dari sila pertama Pancasila yaitu :”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebenarnya sangat sederhana menafsirkan bahwa kebebasan yang dalam kontitusi negara Indonesia adalah kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan sesuai hati nurani dan tanpa ada paksaan.

Jika saudara Usman Hamid ingin menafsiri sebagai kebebasan “beragama dan/atau tidak beragama” seharusnya Pancasila harus dirubah dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi menjadi kurang lebih begini: "Setiap orang bebas memeluk dan/atau tidak memeluk agamanya masing-masing dan/atau tidak untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”.

Sebagai seorang penulis, saya menghargai jerih payah saudara Usman Hamid sebagai wujud penghargaan kebebasan dan/atau tidak beragama. Hanya saja, penulis secara pribadi menganut keyakinan bahwa sejak manusia belum lahir manusia sudah ditanya oleh Allah swt: “alastu birobbikum”? (apakah kalian menyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kalian), kita telah menjawab: bala sahidnya” (kami bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami).

Jadi Tuhan Sang Pencipta Alam (termasuk yang telah menciptakan para aktivis) menjelaskan perlu adanya identitas jelas sebagai hamba-hamba Allah. Apakah ingin menuruti versi Allah dalam kontek agama Islam atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan  itu urusan lain. Sebab Allah pun dalam firman lain juga telah menjelaskan :”lakum dinukum waliyadien” (untuk mu agama mu, untuku agama ku). Dari ayat ini juga semakin memperkuat bahwa identitas itu penting sebagai wujud keberagaman. Jadi, adanya nama agama dalam KTP penduduk Indonesia menunjukan suatu identitas agar setiap pemilik KTP bisa dengan leluasa menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jika tidak ada identitas, maka secara administrasi ubudiyah dan administrasi negara bisa menimbulkan kekacauan.

Jika ada persoalan yang belum sempurna disana-sini berkaitan kebijakan atau regulasi di tempat publik atau pemerintahan itu adalah teknis, dan wajar-wajar saja. Tidak ada administrasi negara yang paling sempurna di dunia ini.  hidup berbangsa dan bernegara adalah hidup menjalankan proses untuk menuju sistem semakin baik dan bermartabat. Yang terpenting kontrol masyarakat harus tetap ada tanpa harus membuang identitas agama di KTP.

Penulis : Imam Ghozali