Gus Dur, Politik dan Ormas NU

Minggu , 05 Januari 2025

Telah dibaca :  612

Dalam kebiasaan masyarakat Jawa sering mendengar kata “tirakat” sebagai wujud olah batin seseorang untuk mencapai kesucian diri dan upaya membuka hijab atau tabir antara Allah dan pelakunya. Ketika terbuka hijab, maka hubungan manusia dengan Sang Pencipta sangat dekat. Pada saat maqam seperti ini, maka doa-doa hamba akan dikabulkan oleh Allah SWT.

Pada pesantren tradisional, tirakat bagian tidak terpisahkan dari tradisi keilmuan para ulama dan santri. Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang lahir sebagai sistem pendidikan yang kemudian antitesis dari model barat (Belanda) saat itu dan sekaligus sebagai penggemblengan para santri untuk siap perang di medan pertempuran, pesantren tradisional mempunyai beragam tirakat untuk menguasai oleh ruhaniah, intelektual dan juga kedigdayaan atau kejadogan. Sebab kenyataannya, pada masa masa penjajahan Belanda, musuh bebuyutan Islam bagi nya adalah para ulama dan santri di pondok pesantren tradisional. Wajar jika kemudian hari pesantren melahirkan ribuan ulama yang mutafaquh fi dien, kemampuan olah kebatinan dan kemampuan ilmu kanuragan yang siap melawan Belanda. Dari sini sistem pesantren tradisional jelas tidak dimilik oleh lembaga-lembaga pesantren kekinian yang lebih menekankan pemahaman keagamaan plus tentang ilmu-ilmu keduniaan. Itu sebabnya, jika kelompok pesantren model baru menilai kurikulum pesantren tradisional pasti akan mengalami salah paham yang tidak pernah selesai, sehingga terkadang menuduh dengan tuduhan sebagai lembaga penyebar kurafat dan bid’ah. Tuduhan yang tidak mendasar, dan kebencian di hati yang sudah berakar.

Tirakat yang sebenarnya tradisi para ulama tradisional berasal dari tarikat. Dalam diskursus keilmuan, tarikat sudah sangat mahfum dalam dunia Islam. Ia merupakan jalan menuju kepada Allah guna mendapatkan ridha-Nya dengan mentaati ajaran-ajaran-Nya (Tebba, 2004). Allah telah berfirman: “Sekiranya mereka tetap berjalan di jalan yang lurus, pastilah kami berikan mereka minum air berlimpah”.

Sedangkan madani menurut Al-Farabi yang dikutip oleh Din Syamsuddin mempunyai arti masyarakat utama. Pada masyarakat sejenis itu, Al-Farabi menekankan perlunya kolektivitas sosial dengan etika kolektif dalam mencapai nilai etika tertinggi yaitu kebahagiaan hakiki. Artinya gerakan sosial yang merupakan factor instrumental untuk reformasi dan perubahan sosial perlu mengembangkan etika sosial yang berorientasi pada kebahagiaan universal (Syamsuddin, 2000).

Selain Al-Farabi, Ibnu Khaldun mendefiniskan madani berangkat dari sifat manusia itu sendiri yang suka berkelompok (al-ijtima’). Ia juga mengartikan madiniyun (Khaldun, 1951) sebagai makna masyarakat juga diartikan sebagai hadarah yang kini dijadikan kata baku yang mempunyai arti peradaban.

Dari dua definisi ilmuwan Islam tersebut, kata madani sebenarnya perwujudan dari masyarakat sipil itu sendiri yang sering disebut sebagai civil society. Ia merupakan gambaran asli dinamika masyarakat yang beragam yang hidup secara natural dan diatur berdasarkan kesepakatan untuk mencapai cita-cita bersama. Cita-cita bersama tersebut teraktualisasikan pada masa Nabi Muhammad disebut dengan Negara Madinah Munawarah.

Dalam konteks keindonesiaan, salah satu ulama yang sangat getol mempromosikan konsep negara Madinah sebagai wujud civil society yaitu K.H. Abdurahman Wahid (Gus Dur). Konsistensi tersebut ia wujudkan sikap legowo saat ia akan dilengserkan dari kursi presiden. Ketika puluhan ribu Banser Jawa Timur akan mengepung istana dan mempertahankan sebagai presiden, Gus Dur justru menolaknya. Ia berpandangan bahwa kekuasaan tidak perlu dibela mati-matian sehingga melahirkan korban. Kedudukan kepala negara yang oleh Goenawan Muhammad disebut sebagai “kerangkeng struktural” ingin diciptakan oleh Gus Dur sebagai “habitat kultural” yang tidak lepas dari kontrol masyarakat secara penuh. Bagi Gus Dur kedudukan nya sebagai kepala negara bukan suatu aji mumpung mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, tetapi sebagai jalan mendidikan Masyarakat tentang pentingnya kedewasaan berpolitik dan pentingnya memahami hakikat kekuasaan sebagai penyambung lidah masyarakat yang sebenarnya. Ketika mayoritas masyarakat menyuarakan suatu ketidakpuasan atas pemerintahannya, ia legowo dan tidak perlu membela mati-matian untuk mempertahankan kekuasaan tersebut. Disini sebenarnya letak pendidikan civil society Gus Dur kepada masyarakat Indonesia yang telah ditutup sebelumnya selama 32 tahun oleh Orde Baru (Halili, 2010).

Perjalanan panjang konsistensi Gus Dur dalam mewujudkan masyarakat madani atau civil society sebagai masyarakat merdeka dan bertanggungjawab tentu saja berangkat dari realita sistem pemerintahan sebelumnya sampai pada orde baru. Hampir selama pemerintahan Soeharto ormas NU “dikerangkeng” dan diimintidasi gerakannya oleh orde baru. Hampir selama kekuasaan orde baru, NU harus berjuang dan melakukan kemandirian dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Orde baru telah membentuk ormas NU sebagai ormas keagamaan yang menyatu bersama penderitaan masyarakat kecil. Sebagai sebuah organisasi, meskipun NU berada di luar pemerintahan tetap taat terhadap pemerintahan dan senantiasa melakukan kritik konstruktif selama pemerintahan orde baru berlangsung selama 32 tahun. Semua itu karena NU hadir sebagai ormas keagamaan yang sangat moderat terhadap pandangan politik dan realita keberagaman masyarakat Indonesia yang plural. NU sebagai ormas keagamaan sebagaimana dikatakan oleh KH. Ahmad Sidiq mempunyai tiga sikap moderat yaitu al-tawasut, al-i’tidal dan at-tawazun (Marjani, 2012).

Ketiga sikap tersebut yang membentuk karakter NU menjadi ormas yang “kenyal” yaitu  “tidak keras” seperti “tulang” dan tidak “lembut”seperti “daging semur”. Ia fleksibel. Dekat dengan pemerintah tetap menjaga marwah ormas, tidak gumede, tidak adigang adigung, dan senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat.  Berada di luar pemerintah selalu “ngemong” dan nuntun masyarakat lintas suku, etnis, budaya agama dan keyakinan.

Itulah sedikit gambaran sumbangsih Gus Dur dalam memperjuangkan masyarakat madani di Indonesia.

Penulis : Imam Ghozali