Mimbar Masjid dan Politik Identitas

Selasa , 21 Februari 2023

Telah dibaca :  269

Suatu hari di hari Jum’at, Sang Khatib memberikan materi khotbah. Seperti biasa materinya berkaitan anjuran meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi dan meningkatkan amal sholeh. Namun sambungan materi khotbah menjadi menarik perthatian para jamaah. Isinya persoalan politik praktis. Sang Khatib menganjurkan kepada jamaah untuk memilih pemimpin yang iman dan islamnya jelas,. Sebenarnya materinya wajar. Namun dialogi komunikasi politik yang berkembang di daerah tersebut, ada dua calon kepala daerah, satu diprespsikan oleh tim politiknya sebagai orang yang agamis dan taat terhadap ajaran Islam. Satu pasangan lagi dipresepsikan oleh timnya sebagai tokoh nasionalis. sama-sama beragama Islam. Pasangan calon nasionalis diserang oleh rivalnya dengan isu agama; Islamnya tidak jelas, tidak pernah sholat dan membahayakan bagi akidah Islam di masa mendatang. tentu para jamaah tidak ngantuk, mereka merekam apa yang disampaikan oleh Khatib. Setelah selesai sholat Jum’at, sekelompok orang pun mendatangi sang khatib. Apa yang terjadi? Hampir saja adu fisik, hampir saja berkelahi. Krah baju sang khatib ditarik kuat-kuat oleh salah satu jamaah, dan hampir saja dipukul. Namun teman dekatnya menasehati, sehingga tidak terjadi memukul. Namun sumpah serapah pun tidak bisa dielakan. Sekelompok jamaah pun mencaci maki khatib tersebut sebagai pendakwah yang tidak bisa menempatkan diri di masjid.

Baik khatib ataupun sekelompok jamaah tadi mempunyai identitas sama, yaitu sama-sama beragama Islam, dan sama-sama sholat dalam satu masjid. Hanya saja, yang disampaikan memprovokasi calon lain dan mengagungkan calon yang didukung. Namun karena yang diangkat persoalan keimanan, status agama yang bersifat keyakinan jelas sangat menyakitkan sekali. Siapapun orangnya. Orang yang tidak rajin ibadah pun ketika katakanlah sebagai orang yang tidak jelas agamanya, akan melawan dan membela harga dirinya.

Kisah di atas saya kira bisa dijumpai di mana saja. Jika anda membuka youtube, maka bertebaran konten-konten yang sangat tidak pantas disebut sebagai seorang beragama yang bangga dengan identitas agamanya. Gejala ini tentu bukan karena era demokrasi. Sudah jauh sebelum ada nama Indonesia, perilaku seperti ini sudah ada. Pada masa Nabi orang bangga dengan identitas suku dan agama serta kepercayaan masing-masing. Mereka juga  bangga ketika mempunyai kelompok yang laki-lakinya banyak dan kuat-kuat. Namun saat banyak perempuan, mereka pun malu. Bahkan tidak segan-segan diantara anak perempuan nya dikubur hidup-hidup.

Nabi memberantas politik identitas parsial dan dirubah menjadi identitas universal. Bahwa suku Arab yang beragam semua dalam pandangan agama sama. Berbeda hanya pada taqwanya. Artinya agama bukan sebatas identitas pribadi, tapi juga lebih tepat lagi agama menjadi cermin kualitas keimanan, intelektual, keahilan dan etos kerja. Sebab Tuhan hanya akan merubah suatu masyarakat ketika mereka mampu dan punya keinginan melakukan perubahan. Hal ini berarti bersifat  operasional. Jika baik kualitas diri pada intelektual, keahlian dan etos kerja serta keimanan maka akan terjadi perubahan secara dinamis dan positif, apakah atas nama pribadi, masyarakat ataupun berbangsa dan bernegara. Perbuahan ini, jika  dalam kontek berbangsa dan bernegara adalah perubahan operasional bersama, bukan parsial. Jadi identitas yang universal. Ketika orang pemuda Amerika ditanya, dia akan mengatakan,’Amerika hebat’. Maka ketika kita ditanya oleh orang amerika, seharusnya, ‘Indonesia hebat’. Ini yang dimaksud identitas universal, mengutamakan kepentingan umum, bukan hanya sebatas kelompok atas nama suku, etnis, budaya dan agama.

Orang beragama Islam bisa jadi akan berdalih begini, Islam adalah rahmat semesta alam’, dimana pada masa nabi seluruh umat beragama bisa hidup berdampingan. Orang pun balik bertanya, bagaimana pada masa Umar bin Khatab dimana orang-orang non-muslim tidak boleh lagi berdiam di kota Mekah dan Madinah. Padahal dulu diperbolehkan. di indonesia yang terkenal torelan sekalipun, kini sudah mulai muncul fanatisme indentitas yang kebablasan. Agama mayoritas boleh mendirikan tempat ibadah, agama minoritas sulit mendapatkan izin mendirikan tempat ibadah.

Orang Kristen pun akan mengatakan yang sama,’lihat Amerika yang ideologi nya mengambil dari nilai-nilai Injil bisa melindungi penganut agama dengan sangat bebas sampai sekarang.” Orang Islam pun akan mengkritik berbagai kebijakan Amerika dan para pemimpinnya yang sangat provokatis terhadap muslim, bahkan agama Islam dianggap sebagai musuh. padahal dia melihat dari dentuman-dentuman kecil dari kelompok radikalisme, namun sering dibuat general oleh Amerika.

Bangsa India pun akan mengatakan bahwa negara nya adalah negara yang menganut ideologi dari intisari ajaran Hindu, dan memberi kebebasan agama lain untuk hidup bersama. Tapi kenyataan politik, sering terjadi gesekan-gesekan yang tidak bisa dihindari. Bahkan ketika saya bertemu orang-orang muslim di Masjidil Haram, mereka menceritakan betapa diskriminasinya mereka terhadap muslim India.

Para pemimpin berlatar agama Buda pun akan mengatakan sebagai ajaran cinta kasih. Saking cinta kasihnya, makan pun tidak mau dari hal-hal yang bernyawa. Namun fakta pun tidak bisa dihapus begitu saja. Bagaimana cerita nya seorang Ashin Wirathu dari Myanmar; pemimpin spiritual yang memprovokasi kebencian terhadap muslim. padahal dirinya mengklaim sebagai seorang biksu yang cinta damai dan tidak menganjurkan kekerasan. Kenapa ini terjadi?

Ketika berbicara agama sebagai wujud identitas diri, lalu diwujudkan dalam ruang politik praktis, maka gambaran-gambaran seperti di atas tadi akan terus berlangsung terjadi di tengah-tengah masyarakat. Politik sebagai strategi untuk mendapatkan kekuasaan sering terjebak pada’kepentingan sempit’ yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, apalagi kebenaran. Agama sering sebagai ‘jualan politik’ untuk meraih kekuaan dan sering berlawanan dengan kenyataan saat mereka berkuasa. Disini bahwa mengelola makna identitas dan politik identitas adalah sesuatu yang komplek sekali, dan semakin komplek ketika kran politik identitas dibiarkan tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat.

Ini yang pernah terjadi di Indonesia. Saat Masyumi mengatakan diri sebagai partai politik yang mengidentifikasi sebagai partai Islam yang jelas memperjuangkan syariat Islam, tapi faktanya tidak lah demikian. Persoalan-persoalan internal dan konflik dengan para ormas agama yang bergabung didalamnya menunjukan bahwa bicara identitas tidak seindah realitas. Ia hanya sebagai strategi untuk meraih kekuasaan, bukan jati diri sebagai orang yang pantas untuk mendapatkan kekuasaan. Akibatnya saat berkuasa, nilai-nilai moral pun sangat jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri.

Akhirnya Masyumi pun pecah, menjadi berbagai partai politik atas dasar ormas Islam. Semakin banyak identitas, akhirnya lahir juga bermacam-macam partai politik. Apa yang terjadi? Saat mereka bertemu di Parlemen, maka efektifitas pemerintahan pun terganggu. Mereka mudah mengalami kebuntuan politik sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Lama. dari sini jelas, bahwa di dalam politik identitas ada sub-sub identitas yang ingin menguasai dan mendominasi sub-sub lainya. 

Orde Baru belajar dari sejarah. Politik identitas yang beragam tersebut justru menjadi penghambat kinerja pemerintah. Lalu disederhanakan menjadi tiga partai politik; PPP, Golkar dan PDI. Walaupun di satu sisi Soeharto juga membangun identitas politiknya sehingga menguasasi seluruh elemen masyarakat sampai tingkat bawah. Ada sisi efektifitasnya dalam mengelola negara, walaupun sekali lagi ada sisi-sisi kebijakan yang sangat menyisakan masalah yang berujung lahir Krisis Moneter.

Kini di era hasil dari reformasi identitas kita sangat kompok. Ada identitas Islam yang di dalamnya beragam sub-identitas; ada Islam moderat, Radikal, Kiri dan Kanan. Begitu juga di agama-agama kelompok minoritas. Mereka mempunyai kasus yang sama. Jika sub-sub identitas saja head-to-head dalam politik praktis akan menimbulkan masalah luarbiasa seperti pada peristiwa Pilkada DKI tahun 2017. Bagaimana jadinya jika politik identitas dari sub-sub aliran di berbagai agama dibiarkan menguasai panggung politik di tengah-tengah masyarakat. Maka yang akan terjadi, sebagaimana contoh di permulaan tulisan ini; sang khatib hampir saja kena 'plasah bogem' tangan seorang jamaah yang tidak terima calon nya dihina-hina di depan umum.

Saya kira saya lebih setuju, jika berbicara indentitas dalam politik keindonesiaan kita lebih mengacu kepada indentitas pada tataran kualitas dan program. Saya kira ini lebih bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat lintas agama, suku, etnis dan budaya. 

Penulis : Imam Ghozali

---