NU,HTI dan Nation State

Senin , 13 Februari 2023

Telah dibaca :  490

NU, HTI dan Nation State

Di Negara-Negara berkembang dan [katanya] menuju maju seperti di Indonesia, isu-isu Politik Identitas atas nama agama tidak bisa hapus begitu saja. Bahkan di Negara-Negara yang sudah mapan sekalipun, gerakan ini selalu muncul baik dalam bentuk penyebaran pemikiran melalui fasilitas internet, majalah-majalah, buku-buku, bulletin dan media-media lainya. Mereka tidak akan mati. Ketika ditekan, mereka tiarap. Saat ada kebebasan diberikan oleh Penguasa, mereka bangkit kembali menyerang kebijakan pemerintah dan lucunya justru berlindung atas nama ‘Semua sama hak dan kewajiban warga Negara’.

Baca Juga:

Kumbakarna, Banser dan Nasionalisme
Politik Identitas sebenarnya bukan hanya terjadi di internal pengikut Islam. Para penganut agama-agama besar lainya pun tidak bisa dihindari persoalan politik Identitas. Para penguasa agama Kristen membantai sesama penganut agama Kristen yang berbeda paham di sejarah saat mereka berkuasa di Eropa. Jika ingin membuka sejarah lebih jauh lagi, para penguasa satu agama Hindu di India terjadi peperangan secara terus-menerus. Saking melegenda persoalan perang antar satu agama, para Pujangga India mengabadikan dalam sebuah buku fiksi yang terkenal; Mahabarata yang terkenal dengan perang antara Kurawa dan Pandawa di Kurusetra, dan Ramayana yang terkenal peperangan besar-besaran antara Ramayana dan Rahwana. Sehingga kerajaan Alengka hancur lebur akibat kerakusan Rahwana.

Islam yang sering disebut sebagai agama Rahmat Semesta Alam. Ketika diaplikasikan dalam wujud politik, fakta tidak bisa dihindari seperti persoalan perkelahian, pembunuhan dan peperangan sesama saudara satu iman. Penulis artikel ini seolah-olah tidak percaya saat membuka sejarah bahwa sesama muslim dan masih masuk pada masa sahabat nabi sudah mulai tumbuh kata “kafir” untuk menyerang umat Islam yang berbeda pandangan politiknya. Padahal nabi yang agung telah memberi pelajaran bahwa kita tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Sebab orang yang mengkafirkan kepada saudara sesama muslim hakikatnya, dia sendiri yang kafir. Sebab orang yang mengkafirkan telah menganulir ikrar ketauhidan saudarannya atau menganggap batal tauhid saudaranya. Padahal persoalan iman adalah persoalan keyakinan, bukan politik. Itu sebabnya, setiap muslim tidak boleh mengkafirkan saudara sesama muslim. itu realita politik yang tidak bisa dihapus dalam sejarah Islam.

Sepeninggal Nabi, persoalan Politik Identitas semakin menyeruak ke permukaan saat khalifah Usman dan Ali bin Abi Thalib. Kekuasaan Ustman melahirkan isu kolusi dan nepotisme. Pada masa Ali muncul kaum Khawarij dan Syiah dan orang-orang yang membebaskan diri dari kedua kelompok tersebut. kaum Khawarij mengkafirkan sahabat Utsman, Ali, Muawiyah, Amr bin Ash dan Abu Musa serta orang-orang yang mendukung kebijakan mereka. Syiah mengakafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang dianggap telah merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib.

Baca juga:

Apakah NU telah Menganut Ideologi Transnasional?

Pembunuhan sesama Islam terus terjadi. Penulis masih ingat sejarah bagaimana Sayidina Husen dipadang Karbala kepala nya dipenggal dan digunakan untuk mainan oleh pasukan Yazid sebagai pewaris dari Dinasti Umayyah. Begitu juga saat Abasiyyah berkuasa, orang-orang Muawiyah dibantai dan kelompok Syiah pun diperlakukan tidak secara manusiawi. Hati penulis ingin menolak peristiwa ini, tapi tidak bisa. Bahwa kekuasaan dalam sejarah Islam pada masa yang disebut “kekhilafahan” tidak bisa dilepas dari persoalan tersebut. kita memang harus adil dalam melihat sejarah. Benar Islam pernah mencapai punjak kejayaan peradaban pada masa Abbasiyah berkat sumbangan pemikiran para ilmuwan Yunani dan Romawi setelah ditranslit ke dalam bahasa Arab. Namun sisi kelam tentang perilaku negatif para penguasa dan tuduhan-tuduhan kafir baik oleh para penguasa dan juga opisisi pada situasi tertentu terus berjalan. Seolah-olah kata ‘takfiri’ menjadi alat pembenar untuk melakukan intiimidasi, membunuh dan membantai lawan-lawan politik.

Negara Dunia Menuju Negara Bangsa

Litarasi tentang persoalan politik kekhalifahan di kalangan Pesantren NU sudah sangat mafhum. Sebab kitab-kitab fiqh mulai dari kecil sampai kepada kitab yang berjilid-jilid ukuran besar membahas persoalan khilafah dan jihad menegakan Hukum Allah. Merunut ke belakang, saat kekhilafahan Turki hancur, dan Arab Saudi ingin mendirikan kekhalifahan baru, penguasa baru mengundang ormas-ormas Islam Indonesia, termasuk kaum modernis. Namun karena terjadi rebutan kepentingan dari berbagai Negara Islam, akhirnya gagal. Arab Saudi akhirnya menjadi Nation State atau Negara Bangsa dan gagal menjadi Negara Dunia atau Khilafah Islamiyah.

Para ulama Pesantren tidak bisa ikut. Sedang Muhamadiyah bisa ikut diacara tersebut. atas peristiwa ini, para ulama Pesantren akhirnya mendirikan perkumpulan organisasi keagamaan yang kemudian hari dikenal dengan Nahdlatul Ulama[NU]. Visi besarnya yaitu menjaga tradisi pesantren, dan tradisi amaliah yang telah dilaksanakan beratus-ratus tahun yang telah dilaksanakan nabi, sahabat, tabi’in, dan para ulama. Dari sini semakin jelas bahwa konsentrasi NU yaitu menjaga dunia dalam bidang sosial-keagamaan bukan menjaga politik Islam untuk meraih kekuasaan.

Arah Politik NU Dulu dan Sekarang

Sebagai organisasi keagamaan, NU menginginkan tradisi tersebut tetap berjalan dengan baik. Namun karena perilaku imperialisme, para Ulama terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bukan kemerdekaan dunia. ini yang kemudian melahirkan organisasai subbanul wathan yang kemudian hari menjadi Organisasi Badan Otonom[Banom]Gerakan Pemuda Ansor[GP Ansor]. Dari ormas kepemudaan ini, lahir para mujahid-mujahid di tentara Hisbulloh yang sangat berjasa mengusir penjajah Belanda dan pemberontakan G30S/PKI. Sikap politik ini juga yang menyebabkan NU menerima konsep Negara Kesaturan Republik Indonesia[NKRI] sebagai wujud Nation State, bukan Khilafah Islamiyah model Hizbut Tahrir.

Sikap politik NU yang menerima Nation State dan menolak Khilafah Islamiyah tentu saja berdasarkan Nash Al-Qur’an dan Hadist, Ijtihad, dan fakta sejarah. Persoalan persaingan politik pasca kematian nabi sudah cukup bukti bahwa Al-Qur’an dan Nabi memberikan kebebasan untuk melakukan kreasi sistem politik. Hal ini terbukti, bahwa setiap kekhalifahan mempunyai sistem berbeda dalam menerapkan politik Islam. Selain itu, realita sejarah pasca revolusi Industri Negara-negara Islam sudah menjadi koloni bangsa barat. Mereka kemudian hari berdiri sendiri-sendiri para penguasa Negara-negara Islam. Sehingga sangat sulit untuk menyatukan Negara-negara yang sudah berdiri dan mempunyai pemimpin. Jangankan untuk menyatukan Negara satu dengan lainya. Persoalan keseharian pun seperti batas ‘Kaplingan Lahan Sawit Atau Harta Warisan Agak Sedikit Bengkok’ bisa menjadi pemicu perkelahian bahkan sampai pada pembunuhan. Bagaimana Laut Natuna yang akan dicaplok oleh Cina telah membuat ribut seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira bagaimana jika Indonesia diakui sebagai milik Negara Malaysia atau Negara Islam lain. Apakah ini memungkinkan. Disini kenapa cita-cita Khilafah yang dilakukan oleh para aktivis sesuatu yang ilusi dan merusak disintegrasi bangsa dan Negara.

NU, HTI dan PKI

Sejarah berdirinya Negara Indonesia tidak bisa dihapus begitu saja dengan narasi-narasi menyesatkan. Siapaun orang nya dan darimanapun mereka. Setiap orang bisa saja berubah karena ada berbagai kepentingan. Apalagi ketika ada kepentingan politik, orang baik menjadi jahat. Sebab ukuran nya terkadang bukan persoalan benar-salah, tapi kesesuan kepentingan.

Pertarungan ideologi pasca kemerdekaan terus berlanjut. Kaum modernis melalui masyumi menginginkan Negara Islam secara formal dan terlembaga. Kelompok-kelompok Islam seperti di/tii mendirikan Negara dalam Negara. Mereka menarik berbagai donator dan hal-hal yang dianggap sebagai harta ghonifah dan infak di tengah masyarakat untuk melakukan konsolidasi politik. Diantara mereka secara amaliahnya sama dengan NU, namun berbeda dalam siyasah nya. gerakan-gerakan politik seperti ini yang kemudian melahirkan aspirasi politik seperti HTI dan NKRI Bersyariah.  Pemerintah dan NU bersama-sama melakukan gerakan politik dengan cara masing-masing menumpas gerakan DI/TII.

Ideologi komunis pun pernah Berjaya di Indonesia. Ketika mereka menjadi partai politik, strateginya sangat menawan dan merekrut para pembesar dan tokoh-tokoh Islam. Partai komunis ini pun menjadi bagian partai terbesar di Indonesia pada masanya. Namun lagi-lagi, mereka berhadapan secara langsung dengan NU. Dalam sejarah, NU satu-satunya ormas keagamaan yang tampil paling mengerikan melakukan pembasmian terhadap ideologi komunis. Fakta ini sangat mudah untuk ditelusuri di berbagai sumber. Entah saya tidak tahu apakah ormas Islam selain NU melakukan gerakan sedemikan mengerikan seperti NU ?

Gerakan politik identitas atas nama agama akan terus berlanjut. Mereka datang bisa dari generasi ke sekian dari para aktivis DI/TII yang sekarang berbaju HTI dan NKRI Bersyariah telah menyebar di berbagai instansi karena mendapatkan tempat sangat lama pada masa Soeharto dan juga kaderisasi hasil dari era reformasi. Kenangan kejayaan Islam masa lalu menginspirasi mereka melakukan gerakan intelektual tentang makna syariat yang kemudian dilarikan pada siyasah. Termasuk diantara mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi pengurus NU, aktivis NU, Pecinta NU yang mempunyai kepentingan politik berbeda dengan garis politik NU saat sekarang ini. Berbeda zaman berbeda juga ijtihad politik nya. Tafsir politik yang beragam dengan rujukan Kitab Klasik yang diajarkan di Pesantren tadi, telah membentuk keputusan mereka berbeda-beda.

Apakah perbedaan ini sebatas tataran pemikiran atau wacana atau kajian ilmiah atau sawir dan sebagainya, itu adalah pilihan-pilihan kata dalam ber-siyasah. Namun yang perlu dijelaskan disini bahwa DI/TII yang cita-citanya diteruskan oleh HTI dan FPI di era saat ini dan Partai Komunis Indonesia telah mencatat dalam tinta hitam atas keberanian mereka membakar Bendera Merah-Putih dan ingin menghancurkan NKRI. Fakta ini bisa menjadi rujukan bahwa wacana-wacana dalam pemikiran adalah jalan untuk melakukan perubahan intelektual dikalangan lintas generasi. Apakah kita masih setia terhadap NKRI dengan segala kelebihan dan kekurangan atau ingin seperti ISIS, Alqaida, HTI dan sejenisnya yang telah menelantarkan ratusan ibu-ibu yang kehilangan kewargaan Indonesia karena ingin mendirikan Khilafah Islamiyah di Suriah? Semua kembali kepada kita masing-masing.

Penulis : Imam Ghozali